Pemkab Kukar Raih Peringkat Tiga Keterbukaan Informasi Publik se-Kaltim 2025

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang digelar di Samarinda pada Jumat malam, 3 Oktober 2025, Pemkab Kukar berhasil meraih Juara III untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan ini diraih setelah bersaing dengan lima nominator lainnya dari berbagai daerah di Kaltim.

Acara penghargaan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, serta Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro. Selain Kukar, sejumlah instansi dan lembaga lain juga menerima penghargaan dalam kategori berbeda. Di antaranya adalah PDAM Tirta Mahakam dan RSUD AM Parikesit yang meraih penghargaan untuk kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Dinas Perhubungan Kukar yang dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Perangkat Daerah.

Penghargaan untuk Pemkab Kukar diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang hadir mewakili Bupati Aulia Rahman Basri. Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Kukar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik.

Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Kukar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. “Prestasi ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus memperkuat komitmen dan meningkatkan kinerja pelayanan publik,” ujarnya.

Sunggono juga memberikan apresiasi khusus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Ia menekankan pentingnya penguatan tim Desk Keterbukaan Informasi agar pelayanan informasi publik semakin efektif dan merata di seluruh wilayah Kukar.

Dengan pencapaian ini, Pemkab Kukar menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.