Efisiensi Anggaran SPPD Jadi Strategi Cerdas Tenggarong Fokuskan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Kutai Kartanegara, Nusapala.id – Pemerintah Kecamatan Tenggarong mengambil langkah proaktif dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan arahan nasional mengenai efisiensi belanja. Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah melakukan pemangkasan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) hingga 50 persen. Kebijakan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang optimalisasi belanja produktif di sektor publik.

Camat Tenggarong, Sukono, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan tepat sasaran. Meskipun ada penyesuaian anggaran dalam aspek administratif seperti SPPD, pelayanan masyarakat serta proyek pembangunan fisik tidak akan terdampak.

“Efisiensi ini baru tahap awal, dimulai dari pemangkasan SPPD. Tahap selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan dan dampaknya. Namun yang pasti, kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap kami prioritaskan,” ujar Sukono.

Dari total anggaran awal SPPD yang berjumlah Rp 200 juta, kini hanya separuhnya yang digunakan dengan selektivitas tinggi. Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk kepentingan mendesak dan tidak dapat ditunda, demi memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal.

“Prinsipnya sederhana: kegiatan perjalanan dinas hanya dilaksanakan jika benar-benar urgen dan berkaitan langsung dengan tugas pelayanan publik,” tegas Sukono.

Dana hasil efisiensi ini dialihkan untuk mendukung program-program prioritas kecamatan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, serta pemberdayaan ekonomi warga. Dengan begitu, belanja daerah menjadi lebih produktif, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga secara langsung.

Sukono juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pengurangan pada anggaran pembangunan fisik yang telah direncanakan. Semua kegiatan strategis berjalan sesuai jadwal dan tetap mengacu pada skala prioritas.

“Kami pastikan bahwa anggaran fisik untuk kecamatan tetap aman dan tidak terpengaruh oleh penyesuaian administratif ini,” tambahnya.

Kecamatan Tenggarong berharap kebijakan efisiensi ini bisa menjadi contoh praktik pengelolaan anggaran yang bijak dan berorientasi pada hasil. Dengan mengurangi belanja rutin yang kurang berdampak langsung, pemerintah bisa memaksimalkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung upaya pemberdayaan jangka panjang.