Rakor PPED 2025: Sekda Kukar Dorong Kolaborasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Dr. Sunggono, pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Aula Martadipura, Kantor Bappeda Kukar.
Rakor bertema “Kolaborasi Lintas Sektor Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kutai Kartanegara” ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, asosiasi dunia usaha, hingga camat, lurah, dan kepala desa dari seluruh wilayah Kukar. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanessa Vilna, menjelaskan bahwa Rakor PPED bertujuan untuk menyelaraskan langkah lintas sektor agar target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen dapat tercapai. Target ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Dalam sambutannya, Sekda Sunggono menegaskan bahwa pembentukan Tim PPED Kukar melalui Keputusan Bupati Nomor 249 Tahun 2025 merupakan langkah nyata untuk menjadikan Kukar sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Tim ini diharapkan mampu menggerakkan seluruh sektor secara serempak, disiplin, dan terukur.
“Tim PPED adalah mesin penggerak kita. Kita harus pastikan semua sektor bergerak bersama, tidak parsial, dan saling mendukung,” ujar Sunggono.
Ia juga menekankan tiga prinsip utama yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kebijakan: pertama, kolaborasi lintas sektor tanpa ego sektoral; kedua, akurasi dan kecepatan dalam pelaporan data ekonomi; dan ketiga, inovasi yang relevan dengan karakteristik lokal Kukar.
Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi melalui portal daring nasional milik Kemendagri menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, disiplin dalam pelaporan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Tanpa data yang akurat, kita tidak bisa membuat kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sunggono berharap Rakor ini menjadi titik awal semangat baru dalam membangun ekonomi Kukar yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat sinergi dan menciptakan terobosan yang berdampak nyata.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemkab Kukar optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjadikan daerah sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional. Rakor PPED 2025 menjadi bukti bahwa Kukar siap melangkah lebih jauh menuju transformasi ekonomi yang progresif dan berpihak pada rakyat.
Post Comment