Ananda Moeis & Demokrasi yang Tak Elitis

Samarinda, Nusapala.id – Minggu, 20 Juli 2025, tepat pukul 10.00 WITA, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, membuka kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah ke-6” dengan tema “Hak dan Kewajiban Warga Negara“.

Dalam sambutan pembukaannya, Ananda menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar rutinitas lima tahunan di bilik suara. “Partisipasi warga harus ditopang oleh pemahaman akan hak dan kewajiban. Tanpa itu demokrasi hanya akan menjadi ritual kosong,” ujarnya di hadapan hadirin yang terdiri dari pelajar, aktivis muda, serta tokoh masyarakat lokal.

Kegiatan yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini menggandeng Achmad Dhani Nugraha sebagai moderator diskusi publik. Dhani—yang dikenal aktif dalam berbagai forum edukasi komunitas—memantik diskusi dengan pertanyaan bernarasi seputar keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan daerah.

Narasumber pertama yang dihadirkan adalah Irawati, aktivis keperempuanan yang telah malang melintang dalam advokasi kesetaraan gender dan hak sipil. Dalam pemaparannya, ia menyentil soal minimnya kesadaran warga terhadap kewajiban sosial. “Seringkali kita berteriak soal hak yang tidak diberikan, tetapi lupa bahwa kewajiban kita belum dijalankan,” kata Irawati tegas.

Ia juga membahas pentingnya membumikan nilai demokrasi di keluarga dan lingkungan terdekat. “Kalau ruang diskusi dalam keluarga saja tertutup, maka kita telah kehilangan fondasi demokrasi sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi,” lanjutnya.

Dialog berlangsung dinamis, dengan peserta aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari isu pendidikan politik di sekolah hingga peran DPRD dalam menjamin hak warga terhadap lingkungan bersih dan akses kesehatan.

Tidak sedikit dari peserta yang mengaku baru memahami sepenuhnya bahwa hak politik, seperti memilih dan dipilih, juga disertai kewajiban etis untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Salah satu peserta, Dimas (19), mahasiswa Universitas Mulawarman, mengaku terinspirasi untuk membentuk komunitas diskusi politik kampus setelah menghadiri kegiatan ini.

Menutup acara, Ananda menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa sekadar digerakkan dari atas. “Kami di DPRD berkomitmen membuka ruang partisipasi. Tapi demokrasi akan kuat jika warga juga aktif memperkuatnya dari bawah,” katanya. (Red)