Safuad Dorong Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penguatan Demokrasi Daerah ke-5

KUTAI TIMUR, NUSAPALA.ID – Sabtu 31 Mei 2025, persoalan demokrasi kembali mendapat sorotan dalam acara Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Ke-5, yang dilaksanakan oleh Safuad selaku Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Bertempat di Jln. Gemini, Kel. Singa Gembara, Kec. Sanggata Utara, Kab. Kutai Timur, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menilai efektivitas kebijakan publik di daerah.

Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang berbeda yaitu La Sarido seorang akademisi dan Mukhtar perwakilan dari Kesbangpol, acara ini tidak hanya membahas peran demokrasi secara teoritis, tetapi juga menggali lebih dalam tentang berbagai tantangan kebijakan yang dihadapi Kalimantan Timur saat ini.

Dalam sambutannya, Safuad menyoroti bahwa demokrasi daerah tidak boleh hanya sebatas seremoni pemilihan, tetapi harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat. Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi benar-benar terlibat dalam perancangan kebijakan yang berdampak langsung bagi kehidupan mereka,” ujar Safuad.

Menurut La Sarido, salah satu masalah utama dalam kebijakan publik adalah kurangnya transparansi dalam penyusunan regulasi dan anggaran daerah. Ia menyoroti perlunya mekanisme kontrol yang lebih ketat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan diambil dan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar selaras dengan kebutuhan mereka.

Sementara itu, Mukhtar menekankan bahwa kebijakan publik yang sukses harus memiliki sistem evaluasi yang jelas, agar bisa disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. “Tanpa evaluasi yang baik, kita hanya akan memiliki kebijakan yang statis dan tidak adaptif terhadap perubahan zaman,” ujarnya.

Selain membahas kebijakan daerah, acara ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami peran mereka dalam memperkuat demokrasi. Safuad mengajak warga untuk lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai forum yang tersedia, baik melalui jalur formal seperti musyawarah desa maupun melalui kanal digital yang semakin berkembang.

“Bapak Ibu kami sangat butuh kritik dan saran dari masyarakat karena itu adalah bahan bakar utama dalam menciptakan kebijakan yang benar-benar bisa mewakili bapak ibu untuk kedepannya. Jangan ragu untuk menyuarakan pendapat dan ikut serta dalam pengawasan kebijakan daerah,” tegasnya.