Pentingnya Database Sebelum Menyusun Blueprin Ketahanan Pangan di Kawasan Penyangga IKN

SAMARINDA – Pertumbuhan pesat jumlah penduduk di Kaltim jadi pendorong meningkatnya kebutuhan pangan ditengah hadirnya Ibukota Nusantara (IKN).

Namun untuk menuju swasembada pangan, Kaltim dihadapkan dengan beberapa tantangan substansial. Ditengah melonjaknya jumlah penduduk, produksi padi justru menurun.

Hal ini terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan hingga pertambangan.

Hingga kini kebutuhan pangan di benua Etam ini masih bergantung dari daerah lain seperti pulau Jawa dan Sulawesi.

Wakil ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengakui, PAD Kaltim memang masih dominan dari sektor Sumber daya alam seperti pertambangan. Tetapi bukan berarti Kaltim tidak punya potensi untuk swasembada pangan. Apalagi dengan wilayahnya yang cukup luas.

Dia mendorong agar pemerintah membuat data base yang lengkap untuk pemetaan kawasan di seluruh wilayah Kaltim. Dengan demikian akan memudahkan menyusun blueprint ketahanan pangan sebagai kawasan penyangga IKN.

“Kita gak punya data real terkait pertanian setiap kabupaten dan kota. Berapa sih luasan, kemudian tanahnya seperti apa, subur atau tidak, cocoknya ditanam apa? Kalau kita punya data base lengkap saya pikir gak perlu ambil dari luar, kita bisa selesaikan sendiri kebutuhan pangan kita,”bebernya.

Dia menyebutkan ada tiga daerah yang telah menjadi lumbung pangan di Kaltim. Seperti Kukar, Paser dan Penajam Paser Utara. Namun kata dia, daerah lainnya juga punya potensi yang sama untuk menjadi lumbung pangan.

Tetapi menurut dia semua maping dari hulu ke hilir. Dia kembali menegaskan pentingnya data base.

“Tapi yang terpenting ada dulu data base nya kemudian dari pemerintah harus Jadikan ini prioritas. Mulai pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Selain sebagai penghasilan SDA tapi harus bisa memenuhi ketagahan pangan khususnya untuk kita sendiri lah,”bebernya.

Dirinya mendorong agar pemerintah pusat bisa memberikan perhatian serius pengembangan food estate di Kaltim. Menurutnya ini juga bisa jadi solusi dalam swasembada pangan. Tentunya kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. (ADV)