Banjir yang Kerap Terjadi di Mahulu Mendapat Sorotan Serius dari DPRD Kaltim

DAERAH, NUSAPALA.ID – Masalah banjir yang berulang kali melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Banjir terbaru yang melanda pada Selasa, 8 Oktober 2024, setinggi sepinggang orang dewasa menambah deretan bencana yang terjadi di wilayah tersebut, setelah sebelumnya banjir mencapai 4 meter pada Mei 2024.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa penanganan banjir di Mahulu membutuhkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, kolaborasi erat antar kedua pihak diperlukan untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif dan tepat sasaran.

Beberapa pihak berpendapat bahwa solusi yang bisa diambil adalah dengan melakukan relokasi penduduk yang tinggal di daerah rawan banjir. Namun, Ekti menjelaskan bahwa di Kabupaten Mahulu, terdapat sekitar 50 kampung, 45 di antaranya berada di tepi Sungai Mahakam. Penduduk yang mayoritas adalah suku Dayak, telah lama hidup berdampingan dengan aliran sungai. Relokasi menjadi pilihan yang sulit, mengingat kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa tinggal dekat dengan sungai.

Dalam wawancaranya, Ekti menyampaikan, “Masyarakat di Mahulu memang sudah terbiasa hidup dekat dengan sungai. Jadi, memindahkan mereka bukanlah hal yang mudah. Penanganan banjir di Mahulu harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.”

Oleh karena itu, Ekti menekankan pentingnya fokus pada upaya meminimalisir bencana dan memastikan kebutuhan para korban terdampak banjir terpenuhi. “Saat ini yang bisa kita lakukan adalah menyalurkan bantuan terlebih dahulu untuk korban banjir di Mahulu. Saya akan segera berkomunikasi dengan Pak Pj Gubernur, Akmal Malik, untuk mengkoordinasikan penyaluran bantuan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ekti juga menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mahulu untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam menangani banjir ini. Meski demikian, keberhasilan dari langkah-langkah tersebut sangat bergantung pada kesediaan pihak bupati setempat untuk bekerjasama.

Ia menambahkan, “Semua ini butuh sinergi. Tapi pada akhirnya, keputusan ada di tangan bupati. Jika Pemprov Kaltim sudah siap untuk bertindak, tetapi bupatinya tidak bersedia, maka apa yang bisa kita lakukan? Kolaborasi ini harus dua arah.”

Ekti menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten harus kuat agar solusi yang ditawarkan bisa berjalan maksimal. Dia berharap, dengan koordinasi yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, masalah banjir di Mahulu dapat ditangani dengan lebih baik di masa depan, dan penduduk yang terdampak dapat kembali pulih dan menjalani kehidupan dengan lebih aman.